PKS Bali Kerahkan 500 Kader Tolak Kenaikan BBM
MENARAnews, Denpasar (Bali) – Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) Wilayah Bali mengerahkan 500 orang kader dan
simpatisannya melakukan aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan Bahan
Bakar Minyak (BBM).
Ratusan kader PKS yang langsung dipimpin Ketua DPW PKS Bali, H Mujiono menggelar aksi long march jalan mundur dari Kantor DPW PKS Bali di kawasan Renon, Denpasar sampai perempatan Jalan Jendral Sudirman.
Menurut Mujiono, aksi ini digelar
serentak oleh kader PKS di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk menolak
rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Ini salah satu bentuk perjuangan kami,
gerakan serentak nasional di 33 provinsi. Ada beberapa hal yang jadi
pemikiran bersama, kepedulian kami terhadap bangsa," imbuh Mujiono,
Jumat (31/5)
“timing rencana kenaikan BBM
sangat dekat dengan hari raya Lebaran dan tahun ajaran baru siswa
sehingga tidak tepat dan memberatkan masyarakat” tegasnya.
Menurut PKS setidaknya ada tiga hal yang
menjadi alasan kenapa partai berbasis Agama Islam tersebut menolak
rencana kenaikan BBM yang pertama, kondisi sosial dan perekonomian
rakyat tidak mendukung. Kedua, tidak adanya fluktuasi harga minyak dunia
yang cukup signifkan dan yang terakhir adalah alternatif sumber
pembiayaan yakni dengan menggunakan Saldo Anggran Lebih (SAL) 2012 dan
meningkatkan penerimaan pajak.
“Ini harus koreksi bersama. BBM kebutuhan hajat hidup orang banyak. Akan berdampak signifikan. Kita akan all out menolak kenaikan harga BBM. SBY lari ke luar negeri. Pengecut!" kata Mujiono.
(Pras)
BPS Akui Kemiskinan di Indonesia Semakin Dalam dan Parah
Kepala BPS Suryamin mengatakan indeks kedalaman kemiskinan naik dari 1,75% (Maret 2013) menjadi 1,89%. Kemudian indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,43% (Maret)menjadi 0,48%.
Artinya menurut Suryamin tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia semakin parah. Sebab berada menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar.
"Artinya dari indeks ini menyebutkan ada kecenderungan makin menjauh dari garis kemiskinan, ya semakin dalam dan parah," ungkapnya dalam konferensi pers di kantor pusat BPS, Kamis (2/1/2014).
Ia mengatakan persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase. Karena ada dimensi lain, yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Tentunya akan membantu pemerintah dalam pengambilkan kebijakan.
"Karena selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan," jelasnya.
Apabila dibandingkan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Tercatat secara kedalaman perkotaan sebesar 1,41% dan perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu 2,37%.
"Sementara nilai indeks keparahan kemiskinan untuk perkotaan hanya 0,37% sementara di daerah perdesaan sebesar 0,60%.
Ia menuturkan, sumber data utama dari survei ini adalah data SUSENAS bulan September 2013. Jumlah sampel ±75.000 rumah tangga sampai ke tingkatan provinsi. Sebagai tambahan adalah Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD).(mkl/dru)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar